Sejarah desa merupakan kajian mengenai proses terbentuknya suatu wilayah permukiman masyarakat yang berkembang secara sosial, budaya, ekonomi, dan administratif dalam rentang waktu tertentu. Secara etimologis, istilah desa merujuk pada satuan komunitas hukum yang memiliki batas wilayah, kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Di Indonesia, pengaturan mengenai desa secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan kedudukan desa sebagai subjek pembangunan sekaligus entitas pemerintahan yang memiliki otonomi terbatas.

Dalam perspektif historis, eksistensi desa di Nusantara telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern. Pada masa kerajaan-kerajaan tradisional seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram, struktur desa berfungsi sebagai unit produksi agraris dan pengumpul upeti. Desa pada masa itu dipimpin oleh kepala adat atau perangkat lokal yang bertanggung jawab terhadap penguasa kerajaan. Struktur sosialnya bersifat komunal dengan basis ekonomi pertanian dan kekerabatan yang kuat.

Memasuki periode kolonial, terutama pada masa pemerintahan Hindia Belanda, desa mengalami transformasi administratif. Pemerintah kolonial melakukan kodifikasi hukum adat dan menjadikan desa sebagai instrumen pengendalian pajak serta tenaga kerja melalui sistem tanam paksa dan administrasi kewilayahan. Struktur pemerintahan desa mulai dibakukan, meskipun tetap mempertahankan unsur-unsur lokal.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, desa menjadi bagian integral dalam sistem pemerintahan nasional. Perubahan regulasi dari masa ke masa menunjukkan dinamika relasi antara negara dan desa, mulai dari sentralisasi hingga desentralisasi. Reformasi kebijakan desa pasca tahun 1998 menempatkan desa sebagai aktor penting dalam pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, dengan dukungan alokasi dana desa untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan tata kelola lokal.

Secara umum, sejarah desa tidak dapat dilepaskan dari faktor geografis, struktur sosial, kepemimpinan lokal, dinamika politik nasional, serta perkembangan ekonomi regional. Oleh karena itu, penulisan sejarah desa idealnya mencakup aspek asal-usul nama desa, tokoh pendiri, perkembangan demografi, perubahan administratif, serta peran desa dalam konteks peristiwa regional maupun nasional. Jika diperlukan, saya dapat menyusun sejarah desa secara spesifik berdasarkan nama dan lokasi desa tertentu agar lebih kontekstual dan faktual.